SAROLANGUN UPDATE – Pemerintah Kabupaten Sarolangun menggelar upacara peringatan hari lahir Pancasila Tahun 2025, Senin (02/06/2025) di Lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarolangun.
Upacara dipimpin langsung Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, S.IK, M.Si bertindak sebagai Inspektur upacara yang berjalan dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Pabung Kodim 0420/Sarko Mayor CHK Dedy Afrizal, SH, MH, Kasi Intel Kejari Sarolangun Rikson Lothar Siagian, SH, MH, Ketua PN Sarolangun Novarina Manurung, SH, MH, Kepala Kemenag Sarolangun Drs H M Syatar, S.Ag, PJ Sekda Sarolangun Ir Dedy Hendry, M.Si dan Wakil Ketua TP PKK Sarolangun Ny Ratna Shafira Nafitri Rolan.
Selain itu hadir juga Ketua DWP Sarolangun Ny Ratna Dewi Dedy Hendry, Para asisten dan staf ahli Bupati Sarolangun, Kepala Bakesbangpol Sarolangun Hudri, S.Pd.I, M.Pd.I, para kepala OPD di lingkungan Pemkab Sarolangun,Jajaran pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Sarolangun serta ratusan peserta upacara terdiri dari PNS, Satpol PP, Dishub, Damkar, TNI, Polri, siswa SMP, paskibraka dan petugas drumband.
Dalam upacara tersebut, Inspektur upacara AKBP Budi Prasetya dalam amanatnya membacakan pidato Kepala BPIP Republik Indonesia Yudian Wahyudi, yang mengatakan bahwa hari Pancasila ini merupakan peringatan sebagai momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, dimana Hari Lahir Pancasila. Hari ketika tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen bersama terhadap nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
” Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” katanya.
Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, Kapolres juga mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 (dua ratus tujuh puluh) juta jiwa dengan latar belakang suku, agama, ras, budaya dan bahasa yang berbeda.
Dalam Pancasila, semua elemen bangsa belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima, terkandung prinsip-prinsip yang menuntun untuk membangun bangsa dengan semangat gotong-royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia.
” Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai delapan agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Asta Cita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia,” katanya.
” Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilainilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi,”katanya.
Selain itu, dalam memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata.
Saat ini bahwa telah disaksikan adanya penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial bangsa. Oleh karena itu, melalui Asta Cita, semua elemen bangsa dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan: dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital.
Pertama, dalam dunia pendidikan, kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral.
Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.
Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa.
Keempat, dalam ruang digital, kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi, dengan literasi digital dan semangat gotong-royong.
” BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis: dari pembinaan ideologi di lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara (ASN) dan aparat negara, penguatan kurikulum Pancasila, hingga kolaborasi lintas sektor untuk mengarusutamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat,” katanya.
(RAP)
